Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Menolak Mutasi

Abstract

Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha diatur dalam Pasal Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan hak hak Karyawan yang harus diberikan oleh perusahaan sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan maupun pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021. Namun dalam kenyataannya, perusahaan Melakukan pemutusan hubungan Kerja tanpa dilakukan perundingan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh menolak mutasi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum teleologis, sistematis, gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum tenaga kerja terhadap pemutusan hubungan kerja disebabkan menolak mutasi yaitu pekerja berhak untuk mengajukan gugatan pada pengusaha melalui Pengadilan Niaga sehingga pekerja memperoleh hak-haknya yang ditimbulkan atas pemutusan kerja karena menolak mutasi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang no 11 tahun 2020 Cipta Kerja dan PP 35 tahun 2021 agar dapat saling menguntungkan kedua belah pihak dan dapat memberikan perlindungan kepada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Keja.